Sabtu, 19 Januari 2013

Regulasi / Registrasi dan praktek keperawatan

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar belakang

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentukpemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut kehidupan fisik, mental maupun sosial ekonomi yang dalam perkembangannya telah terjadi perubahan orientasi baik tatanilai maupun pemikiran terutama upaya pemecahan masalah kesehatan.
Penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yangdiberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Kesehatan no 23 tahun 1992. Praktik keperawatan merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui registrasi, seritifikasi, akreditasi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta pemantauan terhadap tenaga keperawatan sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
Tenaga keperawatan sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga keperawatan juga memiliki karakteristik yang khas dengan adanya pembenaran hukum yaitu diperkenannya melakukan intervensi keperawatan terhadap tubuh manusia dan lingkungannya dimana apabila hal itu dilakukan oleh tenaga lain dapat digolongkan sebagai tindakan pidana.Terjadinya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan darimodel medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradgima sehat yang lebih holistic yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai focus pelayanan (Cohen, 1996),maka perawat berada pada posisi kunci dalam reformasi kesehatan ini. Hal ini ditopang oleh kenyataan bahwa 40%-75% pelayanan di rumah sakit merupakan
pelayanan keperawatan (Gillies, 1994), Swansburg & Swansburg, 1999) dan hampir semua pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit baik di rumah sakit maupun di tatanan pelayanan kesehatan lain dilakukan oleh perawat. Hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI tentang kegiatan perawat di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005). Enam puluh persen tenaga kesehatan adalah perawat yang bekerja pada berbagai sarana/tatanan pelayanan kesehatan dengan pelayanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, merupakan kontak pertama dengan sistem klien. Keperawatan sebagai profesi mempersyaratkan pelayanan keperawatan diberikan secara professional oleh perawat/ners dengan kompetensi yang memenuhi standar dan memperhatikan kaidah etik dan moral, sehingga masyarakat terlindungi karena menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Keperawatan sebagai profesi juga memiliki body of knowledge yang jelas berbeda dengan profesi lain, altruistik, memiliki wadah profesi,
memiliki standard dan etika profesi, akontabilitas, otonomi, dan kesejawatan (Leddy & Pepper, 1993). Perawat juga diharuskan akuntabel terhadap praktik keperawatan yang berarti dapat memberikan pembenaran terhadap keputusandan tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dapat digugat secara hukum apabila tidak melakukan praktik keperawatan sesuai dengan standar profesi, kaidah etik dan moral. Proses Keperawatan adalah suatu entitas ilmiah dan humanistik (laddy &papper, 1993) melandasi suatu standard asuhan dan dilaksanakan berdasarkan keyakinan terhadap paradigma keperawatan. Sistematika proses keperawatan menjadi pola pikir dan tindakan perawat yang terdiri dari pengkajian (assesment), perencanaan (termasuk kriteria keberhasilan), implementasi dan evaluasi. Proses keperawatan ini telah hampir diterapkan diseluruh pelayanan kesehatan di Indonesia dengan penyesuaian dengan kondisi setempat. Melemahnya kepercayaan masyarakat dan maraknya tuntutan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk keperawatan, seringkali diidentikkan dengan
kegagalan upaya kesehatan padahal perawat hanya melakukan daya upaya sesuai displin ilmu keperawatan. Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan dan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan dan asuhan keperawatan, maka diperlukan ketetapan hukum yang mengatur praktik keperawatan.

B.     Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah
1.      Mengetahui definisi             dan tujuan dari Regulasi,Registrasi dan Praktek keperawatan
2.      Mengetahui pentingnya Undang-undang Praktik Keperawatan terkait dengan profesi
3.      Untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan
4.      Mengetahui isi Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan
5.      Mengetahui tugas pokok dan fungsi Keperawatan dalam RUU Keperawatan

REGULASI/REGISTRASI DAN PRAKTEK KEPERAWATAN

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan)adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak.
Ø  Tujuan Regulasi
Tujuan umum regulasi keperawatan adalah melindungi masyarakat dan perawat,sedangkan tujuan khusus regulasi adalah:
1.      Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;
2.      Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan;
3.      Menetapkan standar pelayanan keperawatan
4.      Menapis IPTEK keperawatan
5.      Menilai boleh tidaknya praktik;
6.      Menilai kesalahan dan kelalaian.
Pada Kepmenkes No.1239 tahun 2001(Pasal 16),dalam melaksanakan kewwenangan perawat berkewajiban untuk:
a.      Menghormati hak pasien
b.      Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani
c.      Menyimpan rahasiasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.      Melakukan catatan perawatan dengan baik.
Regulasi perlu mengatur prasyarat pelayanan keperawatan bermutu untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima jasa layanan keperawatan harus didukung adanya beberapa faktor berikut:
1.      Kualifikasi dan jumlah tenaga yang memadai
2.      Sarana dan prasarana kerja yang memadai
3.      Iklim kerja yang kondusif
4.      Budaya organisasi yang mendukung
5.      Struktur organisasi memfasilitasi kewenangan membuat keputusan
6.      Proteksi risiko kerja dan tindak kekerasan
7.      Jenjang karier dan pengembangan staf yang tertata
8.      Jasa,insentif dan sistem penghargaan yang sesuai
Ø  Situasi yang mendasari pentingnya sistem regulasi/pengaturan
Beberapa keadaan yang sering menuntutperlunya penerapan sistem regulasi yang ketat adalah terjadinya hal-hal berikut.(Marquis & Huston,1998;Rocchiccioli & Tilbury,1998)
1.      Pelaksanaan tugas keperawatan diluar batas waktu yang ditentukan
2.      Kegagalan memenuhi standar pelayanan keperawatan.
3.      Mengabaikan bahaya yang mungkin timbul
4.      Hubungan langsung antara kegagalan memenuhi standar pelayanan keperawatan dengan terjadinya bahaya
5.      Terjadi kecelakaan/kerusakan yang dialami oleh klien
Registrasi merupakan proses administrasi yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin melakukan pelayanan keperawatan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan atau kompotensi yang dimilikinya.
Tujuan registrasi adalah untuk menjamin tingkat kemampuan perawat memenuhi standar mutu.Dalam proses registrasi perawat akan mendapatkan Surat Izin Perawat(SIP)dan no registar.
Dalam masa transisi professional keperawatan di Indonesia, sistem pemberian izin praktik dan registrasi sudah saatnya segera diwujudkan untuk semua perawat baik bagi lulusan SPK, akademi, sarjana keperawatan maupun program master keperawatan dengan lingkup praktik sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Pengaturan praktik perawat dilakukan melalui Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, yaitu setiap perawat yang melakukan praktik di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta diharuskan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK).
·        SIP adalah suatu bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah indonesia oleh departemen kesehatan.
·        SIK adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
·        SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan atau bekelompok, Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah.
Registrasi meliputi dua kegiatan berikut:
1.      Registrasi administrasi;adalah kegiatan mendaftarkan diri yang dilakukan setiap tahun,berlaku untuk perawat profesional dan vokasional
2.      Registrasi kompetensi adalah registrasi yang dilakukansetiap 5 tahun untuk memperolehpengakuan,mendapatkan kewenangan dalam melakukan praktik keperawatan.
Ø  Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk :
  • Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan.
  • Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
  • Mendorong para pengambil kebijakan dan elemen-elemen yang terkait lainnya untuk memberikan perhatian dan dukungan pada model praktik keperawatan komunitas.
  • Mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan praktik keperawatan komunitas yang profesional.
  • Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi yang efisien dan efektif.
Ø  Lingkup praktik keperawatan meliputi :
  • Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.
  • Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.
  • Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.
  • Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.
·      Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

Ø  Pentingnya Undang-Undang Praktik Keperawatan.
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan.
Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum.
Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Sedang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).
Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan . Sebagai profesi, tentunya pelayanan yang diberikan harus professional, sehingga perawat/ners harus memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan yang bemutu. Tetapi bila kita lihat realita yang ada, dunia keprawatan di Indonesia sangat memprihatinkan .Fenomene “gray area” pada berbagai jenis dan jenjang keperawatan yang ada maupun dengan profesi kesehatan lainnya masih sulit dihindari.
Ø  PPNI mendorong disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan
Dalam peringatan Hari Perawat Sedunia ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) lebih mendorong disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan. Hal ini karena pertama, Keperawatan sebagai profesi memiliki karateristik yaitu, adanya kelompok pengetahuan (body of knowledge) yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik keperawatan; pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi; pengendalian terhadap standar praktik; bertanggungjawab dan bertanggungugat terhadap tindakan yang dilakukan; memilih profesi keperawatan sebagai karir seumur hidup, dan; memperoleh pengakuan masyarakat karena fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan yang beriorientasi pada kebutuhan sistem klien (individu, keluarga, kelompok dan komunitas. Kedua, kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan keperawatan yang dipelajari dalam suatu sistem pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar menuntut perawat untuk akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya.
Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan kode etik. Oleh karena itu, perlu diatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undangan. Sistem ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena Konsil Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam Undang Undang Praktik Keperawatan akan menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji kompetensi akan membatasi pemberian kewenangan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai pengetahuan yang dipersyaratkan untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar. Ketiga, perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan.
Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).
Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan.
1.      UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.
2.      UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan terbatas untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung.
3.      UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.
Pada pasal 2, ayat (3) dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun.
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasaal 2 memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukan terhadapnya.UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak jelas dalam UU tersebut sebagai contoh bagaimana sistem rekruitmen calon peserta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak menjalankan wajib kerja dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU ini, lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis termasuk dokter, sehingga dari aspek profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.
4.      SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979
Membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu paramedis keperawatan (temasuk bidan) dan paramedis non keperawatan. Dari aspek hukum, suatu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga termasuk katagori tenaga keperawatan.
5.      Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980
Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diijinkan. Dokter dapat membuka praktik swasta untuk mengobati orang sakit dan bidang dapat menolong persalinan dan pelayanan KB. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi profesi keperawatan. Kita ketahui negara lain perawat diijinkan membuka praktik swasta. Dalam bidang kuratif banyak perawat harus menggatikan atau mengisi kekurangan tenaga dokter untuk menegakkan penyakit dan mengobati terutama dipuskesmas-puskesma tetapi secara hukum hal tersebut tidak dilindungi terutama bagi perawat yang memperpanjang pelayanan di rumah. Bila memang secara resmi tidak diakui, maka seyogyanya perawat harus dibebaskan dari pelayanan kuratif atau pengobatan utnuk benar-benar melakukan nursing care.
6.      SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/1986, tanggal 4 November 1986, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan sistem kredit point.
Dalam sisitem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau naik pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka kredit tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah : Penyenang Kesehatan, yang sudah mencapai golingan II/a, Pengatur Rawat/Perawat Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan Sarjana/S1 Keperawatan. Sistem ini menguntungkan perawat, karena dapat naik pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/golongan atasannya.
7.      UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992.
Merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan profesional karena dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan,maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.
Beberapa pernyataaan UU Kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat dipakai sebagai acuan pembuatan UU Praktik Keperawatan adalah :
Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya
Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
Ø  Terkait dengan Tindakan Medik:
1.      Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%)
2.      Membuat resep obat (93.1%)
3.      Memperlakukan tindakan pengobataban di dalam maupun luar gedung puskesmas (97.1%)
4.      Memperlakukan pemeriksaan kehamilan (70.1%) dalam melakukan pertolongan persalinan (57,7).
Ø  Tata hukum di indonesia
UUD 1945 Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machstaat). Sumber hukum antara lain UUD 1945,Tap MPR, UU/Peraturan pengganti UU, PP, Kepres, Permenkes/Kepmenkes, dan peraturan lainnya.
Ø  Fungsi Hukum dalam praktek perawat
1.      Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum.
2.      Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain.
3.      Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri.
4.      Membantu mempertahankan standart praktik keperwatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.
Ø  Tanggung Jawab Hukum
Melaksanakan keperawatan mandiri ataun yang didelegasi. Pasal Krusial dalam Kepmenkes 1239/2001tentang praktek keperawatan :
1.      Melakukan asuan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi.
2.      Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokter.
3.      Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban : Menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi, meminta persetujuan tindakan yang dilakukan, melakukan catatan perawatan dengan baik.
4.      Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
5.      Perawat yang menjalankan praktek perorangan harus mencantumkan SIPP diruang prakteknya.
6.      Perawat yang menjalakan praktek perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktek (sedang dalam proses amandemen).
7.      Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah.
8.      Persyaratan praktek perorangan sekurang-kurangnya memenuhi :
·        Tempat praktek memenuhi syarat.
·        Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi termasuk formulir/buku kunjungan, catatan tindakan dan formulir rujukan.
Ø  RUU Praktek Keperawatan :
1.      Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
2.      Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan.
Ø  Tugas Pokok dan Fungsi Keperawatan Dalam RUU Keperawatan:
1)     Fungsi Keperawatan. Pengaturan, pengesahan serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.
2)     Tugas Keperawatan.
ü  Melakukan uji kompetensi dalam registrasi keperwatan.
ü  Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik keperwatan untuk melindungi masyarakat
Ø  Wewenang.
1.      Menyetujui dan menolak permohonan registrasi keperawatan.
2.      Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendididkan keperawatan.
3.      Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh perawat.
4.      Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan oeh perawat.
5.      Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan keperawatan.
Ø  Implikasi dalam Tatanan Praktek
Sebagai tenaga perawat rumah sakit dan puskesmas atau tenaga kesehatan dilembaga kesehatan lainnya. “Perawat bekerja dan melakukan kewajiban sesuai dengan perintah jabatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau kesalahan yang dilakukan” KUHP pasal 51″.
Ø  Praktek Mandiri Perawat
1.      SIP dan SIPP harus ada.
2.      Ruangan praktek sesuai ketentuan.
3.      Tersedia alat perawatan, alat rumah tangga dan alat emergency sesuai ketentuan.
4.      Kewenangan : Pemenuhan kebutuhan O2, Nutrisi, integritas jaringan, cairan dan elektrolit, eliminasi, personal hygiene, istirahat tidur, obat-obatan, sirkulasi, keamanan dan keselamatan, manajemen nyeri, kebutuhan aktivitas, psiko sosial, interaksi sosial, menjelang ajal, seksual, lingkungan sehat, kebutuha bumil, ibu melahirkan, bayi baru lahir,post partum, dan lain-lain.
Ø  Dalam fase transisi tindakan medik dilakukan :
1.      Algoritme klinik untuk perawat yang bekerja di puskesmas.
2.      Balai pengobatan dibawah pengawasan dokter.
3.      Berbagai sarana kesehatan dalam praktek mandiri : delegasi tertulis dan delegasi lisan.
4.      Kewenangan atributif (harus terdapt dalam UUPK).
5.      Amandemen Kepmenkes 1239/2001 : Papan nama harus dipasang, kewenangan atributif, uji kompetensi.
BAB III
PENUTUP
3.1Kesimpulan
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:
§  memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan.
§  Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan akan digunakan untuk mendorong berbagai pihak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Praktik keperawatan.
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menganggap bahwa keberadaan Undang-Undang akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan keperawatan dan profesi perawat.
Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan.
RUU Praktik Perawat, selain mengatur kualifikasi dan kompetensi serta pengakuan profesi perawat, kesejahteraan perawat, juga diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan kepada pemberi dan penerima layanan kesehatan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Kusnanto,2004.Pengantar Profesi & Praktik Keperawatan Profesional.jakarta:EGC
http:\regulasi kepsistem legislasi tenaga keperawatan(PDF file)
http:\regulasi kepmodel kemitraan kep komunitas dalam pengembangan kesehatan
masyarakat.htm




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar